PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN
BERBASIS SUMBER DAYA PERIKANAN
Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi perikanan cukup besar sebagai sektor unggulan ekonomi daerah. Struktur geografis yang didominasi wilayah pesisir menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat, baik melalui aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya laut. Namun demikian, potensi ekonomi kelautan tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbagai permasalahan struktural masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor perikanan di wilayah ini.
Berdasarkan data "Satu Data Maluku Utara", volume produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sula mencapai sekitar 25.001.670 kg dengan nilai produksi sekitar Rp600 miliar per tahun, yang menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, secara regional produksi perikanan tangkap di Provinsi Maluku Utara mencapai ratusan ribu ton setiap tahun, menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk kawasan potensial dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nasional. Data statistik tersebut menegaskan bahwa sektor perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan berbasis sumber daya lokal.
Dalam perspektif Resource Based Development Theory, potensi sumber daya laut di Kepulauan Sula seharusnya mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Akan tetapi, sebagian besar hasil tangkapan nelayan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses hilirisasi industri. Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai tambah ekonomi serta memperkuat ketergantungan nelayan terhadap pedagang pengumpul. Secara empiris, lemahnya pengembangan industri pengolahan hasil laut menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia nelayan yang masih relatif terbatas. Human Capital Theory yang dikemukakan Gary S. Becker menegaskan bahwa produktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja. Sebagian besar nelayan di wilayah kepulauan masih menggunakan teknologi tangkap sederhana, dengan akses terbatas terhadap pelatihan, inovasi teknologi, serta permodalan usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi produksi serta keterbatasan kemampuan nelayan dalam meningkatkan skala usaha perikanan.
Dalam kerangka Value Chain Theory (Michael Porter), peningkatan daya saing sektor ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan nilai tambah melalui rantai produksi dan distribusi yang efisien. Rantai nilai sektor perikanan di Kepulauan Sula masih relatif pendek karena produk perikanan lebih banyak dijual dalam kondisi segar tanpa pengolahan lanjutan seperti fillet ikan, ikan beku, maupun produk olahan lainnya. Keterbatasan fasilitas cold storage, industri pengolahan, serta akses pasar menyebabkan nilai ekonomi hasil laut belum berkembang secara optimal.
Selanjutnya, Sustainable Development Theory menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang, yang berfungsi sebagai habitat ikan. Penurunan kualitas ekosistem laut dapat berdampak pada penurunan produksi perikanan dalam jangka panjang, sehingga prinsip keberlanjutan menjadi aspek penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah kepulauan.
Selain itu, Institutional Theory menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kelembagaan nelayan seperti koperasi dan kelompok usaha bersama memiliki peran strategis dalam memperkuat akses permodalan, meningkatkan posisi tawar nelayan, serta memperluas jaringan pemasaran hasil perikanan. Namun, kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir di Kepulauan Sula masih memerlukan penguatan agar mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara akademik, permasalahan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam yang besar dengan kapasitas pengelolaan yang masih terbatas. Pendekatan teoritis menunjukkan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan industri hilir perikanan, peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mendorong transformasi ekonomi kelautan. Dengan kebijakan pembangunan yang berbasis data empiris dan terintegrasi, sektor perikanan berpotensi menjadi pilar ekonomi wilayah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Daftar Pustaka
Badan Pusat
Statistik Provinsi Maluku Utara. 2023. Produksi Perikanan Tangkap Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
Badan Pusat
Statistik Provinsi Maluku Utara. 2022. Produksi Perikanan Budidaya Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
Pemerintah
Provinsi Maluku Utara. 2025. Dataset Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten
Kepulauan Sula.
Katadata. 2021.
Produksi Perikanan Tangkap Maluku Utara mencapai 288,2 ribu ton.
Salim, D. 2023.
Pengembangan Potensi Perikanan dalam Mendukung Ekonomi Wilayah.
Becker, G.S.
1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. University of
Chicago Press.
Porter, M. 1985.
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.
Free Press.
Todaro, M. 2015.
Economic Development. Pearson Education.
North, D. 1990. Institutions,
Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
WCED. 1987. Our
Common Future (Sustainable Development). Oxford University Press.
